Selamat malam. Kali ini, Kajian Strategis Dema Fisipol hadir ke hadapan pembaca dengan membawa tema “Pemilu dan Ekonomi Indonesia”. Tulisan kali ini diriset dan ditulis oleh Staf Kajian Strategis, Dhamar Sukma Ramadhan. Terima kasih kepada Mas Anto dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan atas diskusinya yang menarik dan memperkaya wawasan. Konten tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kajian Strategis Dema Fisipol.
Pengantar
Setelah sebelumnya berbicara mengenai intoleransi dan bencana alam, Gerakan Menolak Bodoh kali ini akan berbicara mengenai topik Pemilu dan Ekonomi Indonesia. Sebuah topik yang “ngeri-ngeri sedap”. Kalau kita bicara betapa luasnya spektrum ekonomi bangsa ini, mungkin tulisan yang terbatas kolom tempat ini tidak akan selesai membahasnya. Sehingga mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan usil yang paling umum ditanyakan awam, bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini?
Balada Bangsa Pelupa
Untuk menjawabnya, mungkin kita harus bercermin pada pemikiran Ir. Soekarno. Beliau pernah menulis tentang tiga ciri ekonomi negeri terjajah. Pertama, sumber daya alamnya hanya dijadikan bahan baku murah oleh negera negara maju. Kedua, negeri kita hanya dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Ketiga, dijadikan tempat untuk memutarkan kelebihan kapital (modal) oleh negara-negara kapitalis tersebut atau dengan kata lain menjadi tempat investasi asing.
Bangsa kita adalah bangsa pelupa. Bahan bahan mentah kita dikeruk habis oleh kita sendiri dan dijual murah ke luar negeri, menyisakan derita yang dirasakan bersama. Kita lupa pohon karet kita memproduksi komoditas karet terbaik hingga kita menjualnya agar dapat mengimpor ban dari negara lain. Kita lupa potensi tambang kita sangat besar hingga bagi hasil yang kita dapatkan tak lebih dari 10% saja. Kita lupa kita sudah sedemikian kaya sehingga barang barang elektronik dan industri impor dari berbagai penjuru dunia masuk dengan mudah ke Indonesia. Semua demi 245 juta warganya yang punya nafsu konsumerisme menjulang menyundul langit. Negara ini menjanjikan sebuah pasar potensial hingga investor asing berlomba lomba menanamkan modalnya dan menciptakan ilusi pertumbuhan ekonomi yang sedemikian tinggi.
Dengan demikian, sebenarnya tidaklah sulit bagi kita untuk melihat fakta bahwa secara ekonomi kita masih jauh dari kata merdeka. Banyak hal di negeri ini yang masih harus diperbaiki. Namun itu bukan alasan untuk lari dan melupakan segalanya.
Tidak perlu terlalu jauh mencari jawaban permasalahan ekonomi negeri ini. Tawaran jawaban sudah jauh jauh hari dipikirkan oleh Mohamad Hatta. Dalam pidato kenegaraan yang diucapkan dalam konferensi ekonomi tahun 1948, Bung Hatta menyatakan bahwa kunci perekonomian suatu bangsa pada umumnya tergantung pada tiga hal. Pertama adalah kekayaan tanahnya. Kedua adalah kedudukannya di dunia Internasional dan ketiga adalah kecakapan rakyatnya[1]. Pemikiran ini sebenarnya masih sangat relevan bahkan hingga saat ini. Solusi yang ditawarkan sebenarnya sudah jelas, tinggal apakah kita mau melaksanakannya atau tidak. Berkaca pada pemikiran Bung hatta, solusi masalah ekonomi negeri ini adalah reformasi agraria serta penghentian dan penghapusan hutang luar negeri.
Menurut pemikiran Profesor Mubyarto___seorang pemikir cemerlang asal UGM yang tampaknya sudah dilupakan oleh mahasiswanya___reformasi agraria pada dasarnya memiliki dua tujuan. Pertama, memberikan kepada sebanyak mungkin petani tidak bertanah sejumlah lahan untuk dimiliki sendiri. Kedua, menciptakan sebuah syarat sedemikian rupa agar petani yang terpaksa menggarap lahan orang lain mendapat bagi hasil yang lebih baik[2]. Pada gilirannya, hal ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian Indonesia agar kita tidak perlu mengimpor lagi. Memang spektrum kekayaan tanah yang dimaksud Bung Hatta masih sangat luas daripada sekadar urusan lahan pertanian, namun jika yang menyangkut bahan makanan saja kita tidak mampu, bagaimana dengan yang lain?
Alasan di balik berhutangnya Indonesia ke negara lain adalah salah suatu misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Jika mau ditelusuri, hutang luar negeri bermula saat pemasukan negara tidak cukup banyak guna menutupi permintaan anggaran dalam RAPBN. Tapi benarkah pemasukan negara kita sekecil itu hingga menutupi anggaran kurang lebih Rp. 2000 triliun saja tidak mampu? Pemasukan negara kita sebetulnya sangat besar. Abraham Samad sendiri pernah menyatakan bahwa potensi pemasukan negara kita dari royalti sektor energi sebenarnya bisa mencapai Rp 20.000 triliun per tahun[3], belum lagi sektor yang lain. Apalagi jika kita menghitung uang negara yang dikorupsi bahkan sebelum masuk ke rekening negara seperti pada kasus Gayus. Selain itu penyusunan APBN kita ganjil. Anggaran APBN tahun ini adalah anggaran tahun sebelumnya ditambah 10%-15%. Hal ini memaksa APBN kita terus membesar tiap tahunnya sekalipun anggaran tahun sebelumnya berlebih.
Lantas, mengapa kita harus terus berhutang untuk APBN sementara di akhir tahun jika ditahun sebelumnya ada surplus anggaran? Mekanisme penghapusan hutang juga bukanlah suatu hal yang mustahil. Nigeria pernah melakukan hal tersebut dan sukses menghapuskan sejumlah besar hutang mereka. Permasalahannya adalah bahwa penghapusan hutang luar negeri hanya bisa dilakukan bila negara kreditur mau berepot-repot ria mengurus mekanismenya dan mau menahan gengsinya. Hal ini jelas masalah bagi negara ini yang punya gengsi tinggi menyundul langit.
Program Ekonomi Suka Wacana
Lantas, bagaimana partai menyikapi permasalahan ekonomi bangsa ini? Konon kabarnya partai sudah punya solusi konkret atas permasalahan ekonomi Indonesia yang mereka tuangkan dalam visi, platform ataupun program partai.
Partai Demokrat misalnya yang telah memiliki dokumen Grand Srategi 2005‐2010 dalam rangka memerangi kemiskinan. Setiap kader Demokrat juga dibekali buku saku program Partai Demokrat berisi program–program (yang diklaim) pro rakyat seperti PNPM, Jamkesmas, Raskin, BOS dan KUR. Namun temuan lapangan oleh sejumlah LSM menunjukkan sedikitnya kader (atau malah tidak ada) yang merujuk dokumen tersebut ketika menjawab isu kemiskinan. Jawaban lebih banyak berasal dari penalaran yang bersifat individual[4]. Golkar memberi penekanan prioritas pembangunan pada sektor Reformasi Birokrasi, Pendidikan, Kesehatan, Industri, Pertanian, Kelautan, Infrastruktur, UMKM dan Koperasi. Golkar tidak menyetujui ekonomi konglomerasi (sekalipun ketua umumnya sendiri adalah konglomerat) yang justru menyebabkan krisis ekonomi.
Serupa Golkar, Partai Hanura ingin membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas‐luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‐P) sebagai partai yang mengklaim partainya wong cilik juga tak mau kalah. Mereka ingin memperkuat ekonomi rakyat, menyediakan pangan dan perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat. serta membebaskan biaya berobat dan biaya pendidikan bagi rakyat. Lain lagi dengan Partai Gerindra yang juga memiliki platform ekonomi yang dimuat dalam Manifesto Perjuangan Partai Gerindra. Wujudnya adalah enam program aksi yang kesemuanya masih dalam tahap wacana. Hal menarik dari Gerindra adalah adanya skema perekonomian melalui koperasi serta kedaulatan nelayan dan petani.
Partai termuda, Partai Nasional Demokrat ingin memajukan perekonomian dengan memberdayakan petani, nelayan, buruh, dan sebagainya, serta menjauhkan diri dari hal‐hal yang sifatnya impor dari luar negeri. Partai PKP Indonesia menawarkan beberapa guna memperbaiki perekonomian Indonesia. Pengembangan ekonomi peningkatan kesejahteraan petani, industri yang berbasis sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang mempunyai semangat dan keterampilan wirausaha, ditambah dengan upaya‐upaya penanggulangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas kerja.
PPP memiliki program pembangunan kesejahteraan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil dan merata. PKB ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual. Untuk mewujudkannya, PKB ingin menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. PBB juga hampir serupa, pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan ekonomi rakyat dan perluasan kesempatan kerja menjadi program mereka. Hal ini ditambah dengan penguatan modal pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat melalui sekuritisasi sumber daya alam, kemandian pangan dan energi, dan membangun infrastruktur (jalan, air, listrik, bendungan) secara merata di seluruh Indonesia.
Platform PAN adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. PAN mempunyai misi serupa dengan partai lain, namun bagaimana PAN mewujudkannya? Dari platform yang ada, tidak dijelaskan bagaimana cara mewujudkan hal tersebut. Terakhir, Berdasarkan platform yang dikeluarkan pada tahun 2008, PKS mendorong Ekonomi syariah sebagai salah satu sektor yang perlu dikembangkan terutama dalam rangka mendorong munculnya para wirausahawan handal. PKS juga meminta Pemerintah dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Walaupun isi platform dan program partai tidaklah sepenuhnya sama persis, namun banyak diantaranya yang sangat mirip. Satu hal yang sama adalah bahwa semua partai hanya sekadar menuliskan daftar keinginan dan wacana mereka terkait perekonomian Indonesia yang makmur. Belum banyak yang konkret bicara mengenai mekanisme dan pilihan cara untuk mencapai masing masing wacana tersebut. Padahal apa yang paling membingungkan pemerintah adalah cara mencapai wacana dan keinginan keinginan tersebut. Bila disimpulkan, platform dan program ekonomi partai adalah harapan dan wacana partai yang tidak disertai petunjuk cara mewujudkannya. Entah karena tak berniat bikin. Entah karena lupa.
Penutup
Semua tulisan diatas bukan untuk mengajak pembacanya menjadi pesimis. Masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Sebagaimana telah disinggung dalam tulisan sebelumnya, partai politik saat ini cenderung menyesuaikan diri dengan pemilih mereka. Artinya, kebiasaan partai yang kebelet sukses tetapi tidak tahu caranya sedikit banyak merefleksikan kondisi masyarakat kita. Misalnya, perilaku partai yang gemar berjanji menggratiskan segala sesuatu bisa jadi hanyalah cerminan dari hasrat kita yang ingin segalanya gratis. Masalahnya tak terletak pada gratis tidaknya sesuatu, tetapi apakah segala sesuatu bisa digratiskan? Di sini, diperlukan kemampuan kita untuk menilai: mana yang bisa jadi nyata dan mana yang tetap jadi mimpi. Seseorang boleh bermimpi setinggi langit. Tetapi, tanpa usaha untuk mencapainya, mimpinya akan selalu membentur langit-langit. Jangan biarkan siapapun membenturkan kepalamu.**
0 Comments